Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, proses pemakzulan terhadap Bupati Sudewo yang digulirkan oleh DPRD Pati akhirnya gagal mencapai suara mayoritas untuk pemberhentian. Dalam rapat paripurna yang digelar Jumat, 31 Oktober 2025, hanya satu fraksi yakni PDI Perjuangan yang bersikukuh mendukung pemakzulan. Sementara enam fraksi lainnya — termasuk Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat — memilih usulan rekomendasi berupa perbaikan kinerja Bupati, bukan pemakzulan. kumparan+1
Pernyataan Maaf PDI Perjuangan
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kabupaten Pati atas gagalnya pemakzulan tersebut. “Atas nama Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Pati menyampaikan minta maaf yang sebesar‑besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati, yang telah menunggu jalannya hak angket, kemudian pansus, kemudian dilakukan paripurna,” ujar Ali. detikcom+1
Ia menegaskan bahwa partainya berada di “garis depan” dalam mendorong hak angket dan pansus, namun karena kursi Fraksi PDI Perjuangan hanya 14 dari 50 anggota DPRD maka keputusan tetap berpihak pada mayoritas lain. detikcom+1
Proses dan Keputusan DPRD
-
Pansus hak angket dibentuk atas desakan sebagian anggota DPRD terkait kinerja Bupati Sudewo. kumparan+1
-
Dalam rapat paripurna, tujuh fraksi hadir. PDI Perjuangan saja yang menyarankan pemakzulan, sedangkan enam lainnya memilih rekomendasi perbaikan kinerja. kumparan+1
-
Ali Badrudin mengatakan bahwa partainya menghormati keputusan DPRD sebagai lembaga kolektif: “Apapun hasilnya harus kita terima… karena anggota DPRD ini, kan bukan milik PDI Perjuangan saja…” kumparan
Implikasi & Tinjauan
-
Kekuasaan parlemen lokal: Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun satu fraksi punya suara kuat atas inisiatif (nama fraksi PDI Perjuangan), sistem demokrasi di DPRD tetap bergantung pada konsensus atau mayoritas fraksi.
-
Harapan terhadap Bupati: Pernyataan PDI Perjuangan juga mencantumkan harapan supaya Bupati Sudewo memperbaiki kinerjanya agar Kabupaten Pati “lebih baik dan lebih maju”. detikcom+1
-
Respons publik: Gagalnya pemakzulan meskipun ada aksi massa dan proses pansus menunjukkan dinamika politik lokal yang kompleks — terjadi perubahan arah dalam lobi politik fraksi‑fraksi DPRD. kumparan+1
Kesimpulan
Upaya pemakzulan Bupati Sudewo di Kabupaten Pati akhirnya tidak memperoleh dukungan mayoritas DPRD dan berakhir dengan rekomendasi perbaikan kinerja. PDI Perjuangan sebagai satu‑satunya fraksi yang mendorong pemakzulan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas hasil tersebut — sekaligus menerima kenyataan politik lokal. Ke depan, fokus kini bergeser ke bagaimana Bupati dan DPRD bersama melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Pati.