Ketua MPR RI Ahmad Muzani resmi meminta waktu pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas rencana penerapan Pokok‑Pokok Haluan Negara (PPHN). Langkah ini menandai percepatan pembahasan jangka panjang arah pembangunan nasional.
1. Latar Belakang
Penerapan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kembali mencuat sebagai agenda strategis nasional setelah berbagai diskusi kelembagaan dan kajian hukum. PPHN dianggap sebagai kerangka arah pembangunan yang bisa menyelaraskan proses antar pemerintahan dan generasi.
Pada 10 November 2025, MPR melalui ketuanya Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pihaknya telah memfinalisasi bahan kajian PPHN dan meminta waktu bertemu Presiden Prabowo untuk membahas langkah selanjutnya. CNN Indonesia+1
2. Permintaan Waktu ke Presiden
-
Ahmad Muzani secara resmi meminta audiensi dengan Presiden Prabowo untuk membahas PPHN secara khusus—termasuk dasar hukum dan bentuk produk hukumnya. CNN Indonesia+1
-
Dalam pernyataannya, MPR menyatakan bahwa kajian internal mengenai PPHN sudah selesai dan sekarang saatnya dialog antar lembaga eksekutif dan legislatif untuk menentukan penerapan. Ambisius News
3. Substansi yang Akan Dibahas
Beberapa hal yang akan dibicarakan dalam pertemuan:
-
Bentuk hukum dari PPHN: apakah melalui Ketetapan MPR (TAP MPR), Undang-Undang, atau produk hukum lainnya. Ambisius News+1
-
Garis besar substansi PPHN: arah pembangunan nasional, kesinambungan antar pemerintahan, pengaturan strategis pusat-daerah.
-
Sinkronisasi antara visi Presiden, RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan kerangka PPHN sebagai panduan jangka panjang.
4. Kendala dan Tantangan
-
Meski MPR sudah menyiapkan kajian, masih terdapat keraguan dalam penyusunan bentuk hukum yang paling tepat untuk PPHN. Penelitian menunjukkan bahwa amandemen UUD mau pun undang-undang biasa punya implikasi berbeda. detiknews
-
Perlu proses komunikasi politik yang matang antara lembaga legislatif, eksekutif dan pemerintah daerah agar PPHN tidak menjadi wacana semata.
-
Publik masih mengamati bagaimana PPHN akan diimplementasikan agar tidak hanya menjadi dokumen formal tapi benar-benar memiliki efek dalam pembangunan nyata.
5. Makna Strategis
-
Permintaan waktu dari Ketua MPR kepada Presiden menunjukkan bahwa pembahasan PPHN kini naik ke level pengambilan keputusan tertinggi. Ini bisa menjadi penguatan arah kebijakan negara jangka panjang.
-
Jika direalisasikan, PPHN bisa memperkuat kerangka pembangunan berkelanjutan dan meminimalkan perubahan arah yang tajam antar pemerintahan.
-
Inisiatif ini dapat berimplikasi kepada perbaikan tata kelola pembangunan dan penguatan integrasi kebijakan pusat-daerah.
Kesimpulan
Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah melakukan langkah formal untuk meminta waktu menemui Presiden Prabowo Subianto dalam rangka membahas penerapan PPHN. Agenda ini tidak hanya mencerminkan keseriusan MPR dalam merumuskan arah pembangunan nasional, tetapi juga menggarisbawahi urgensi sinkronisasi kebijakan jangka panjang di Indonesia. Proses pembahasan selanjutnya akan menjadi penentu apakah PPHN akan diwujudkan dalam bentuk produk hukum dan bagaimana pengaruhnya bagi masa depan politik dan pembangunan Indonesia.