PDIP resmi minta usulan Pilkada lewat DPRD dikaji secara serius dan komprehensif oleh DPR, sambil mempertimbangkan semua sisi demokrasi dan aspirasi rakyat. Sementara itu, PKB dan PAN menyatakan dukungan terhadap gagasan ini sebagai bagian dari evaluasi sistem pemilihan kepala daerah. Artikel ini menyajikan fakta lengkap dengan sumber berita terkini.

PDIP Minta Usul Pilkada Lewat DPRD Dikaji, PKB‑PAN Dukung

Jakarta, 22 Desember 2025 — Diskursus soal mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lewat DPRD kembali menjadi sorotan politik nasional setelah beberapa fraksi di DPR RI menyampaikan pandangannya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta agar usulan ini dikaji secara mendalam dan bertanggung jawab secara konstitusional, sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung opsi tersebut. CNN Indonesia+1

PDIP: Kajian Mendalam Lebih Utama daripada Keputusan Cepat

PDIP lewat Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengungkapkan bahwa wacana mengalihkan pilkada dari pemilu langsung ke pemilihan oleh DPRD tidak boleh diputuskan berdasarkan selera politik sesaat.

“Usulan ini perlu dikaji secara mendalam agar kebijakan bisa menjawab akar masalah,” ujar Said. majalahnurani.com

Menurut PDIP, penyelesaian masalah biaya politik tinggi atau inkonsistensi pelaksanaan pilkada tidak otomatis terjawab dengan mengembalikan pemilihan melalui DPRD. Sebaliknya, partai menekankan evaluasi sistem hukum dan pembenahan penegakan aturan merupakan bagian dari solusi yang harus dikaji serius. majalahnurani.com

PDIP juga ingin memastikan bahwa setiap perubahan terhadap mekanisme Pilkada tetap selaras dengan aspirasi rakyat, semangat demokrasi, dan ketentuan konstitusi yang menjamin partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin daerah. Antara News

PKB & PAN: Dukungan atas Usulan sebagai Bagian Evaluasi

Berbeda dengan PDIP yang fokus pada kajian komprehensif, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan dukungan atas wacana pilkada dipilih oleh DPRD. Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menyebut gagasan tersebut adalah ide lama dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan layak dipertimbangkan kembali sekarang. suara.com

PKB melihat sistem pilkada lewat DPRD sebagai solusi yang bisa membantu mengurangi biaya besar dalam pelaksanaan Pilkada langsung, sekaligus menjadi bagian dari evaluasi sistem demokrasi daerah. suara.com

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) juga menyampaikan dukungannya terhadap ide pilkada lewat DPRD, terutama dengan alasan efisiensi dan efektivitas alokasi dana negara—meskipun detail sikap resmi PAN harus dikonfirmasi lebih lanjut lewat pernyataan resmi partai. CNN Indonesia

Latar Belakang Wacana Pilkada Lewat DPRD

Usulan agar Pilkada dipilih oleh DPRD bukan muncul secara tiba‑tiba. Dalam beberapa bulan terakhir, Partai Golkar mengangkat kembali gagasan ini, menyatakan bahwa sistem yang lama—langsung oleh rakyat—memerlukan biaya yang sangat tinggi, serta berpotensi memicu politik uang. Rmol.id

Gagasan ini juga mendapat respon dari pemerintah dan pejabat tinggi, termasuk Presiden Prabowo Subianto, yang menyebut perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem Pilkada dalam konteks efisiensi anggaran dan kualitas demokrasi.

Namun, menurut PDIP dan sejumlah pihak lain, perubahan mekanisme pemilihan harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk legitimasi rakyat sebagai pemilih utama kepala daerah—sebuah prinsip demokrasi pasca‑Reformasi yang belum pernah ditinggalkan secara total sejak 2005. Antara News

Argumen Pro & Kontra dalam DPR

Pro: Efisiensi dan Reduksi Biaya

Pendukung pilkada lewat DPRD menilai:

Biaya politik menjadi lebih rendah karena menghapus biaya besar kampanye dan logistik yang selama ini dibebankan pada calon dan negara. suara.com
Kepala daerah dipilih wakil rakyat yang duduk di DPRD, sehingga bisa menjaga hubungan yang lebih konsisten antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah.

Kontra: Risiko Legitimasi dan Partisipasi Publik

Penentang mengingatkan:

Pilkada lewat DPRD berpotensi mengurangi legitimasi publik, karena rakyat kehilangan hak suaranya langsung dalam memilih kepala daerah. Antara News
Perubahan ini bisa dipersepsikan sebagai kemunduran demokrasi, mengingat pemilihan langsung adalah buah reformasi pasca‑Orde Baru.

Proses Legislasi & Tantangan Konstitusional

Rencana perubahan mekanisme Pilkada akan masuk dalam pembahasan Revisi Undang‑Undang Pemilu dan Pilkada di DPR RI. Di sini, pandangan partai politik—termasuk PDIP, PKB, PAN, dan Golkar—akan menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan. Ipol.id

PDIP sendiri menegaskan bahwa tidak ada keputusan terburu‑buru yang boleh dibuat tanpa kajian menyeluruh, termasuk analisis konstitusional dan dampaknya terhadap demokrasi lokal. Ipol.id

Kesimpulan: Dinamika Sikap Parpol soal Pilkada Lewat DPRD

Isu pilkada melalui DPRD kini menjadi topik yang intens diperbincangkan di lingkup politik nasional:

PDIP menekankan pentingnya kajian mendalam sebelum menentukan sikap final demi menjaga legitimasi dan konstitusionalitas. majalahnurani.com
PKB dan PAN menyatakan dukungan terhadap gagasan tersebut dengan alasan efisiensi politik dan anggaran. CNN Indonesia

Kedua pendekatan ini mencerminkan dinamika politik yang semakin kompleks di DPR menjelang pembahasan revisi undang‑undang, serta menarik perhatian publik karena berkaitan langsung dengan masa depan demokrasi lokal di Indonesia.