Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendesak kader partainya — khususnya yang jadi kepala daerah — untuk taat pada aturan dan hukum menyusul maraknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat daerah. Artikel ini mengulas lengkap konteks dan isi instruksi Bahlil beserta perkembangan terbaru. jombangnews.co.id+1
Marak OTT KPK, Bahlil Instruksikan Kader Golkar Taat Aturan
Jakarta, 22 Desember 2025 — Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia kembali angkat suara merespons gelombang hutang OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat sejumlah kepala daerah di akhir tahun 2025. Bahlil secara tegas menginstruksikan seluruh kader Golkar, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, bekerja sesuai aturan dan ketentuan hukum yang berlaku tanpa melakukan tindakan yang melenceng dari perundang‑undangan. tvOne News
Respons Partai Golkar terhadap OTT KPK yang Marak
Beberapa bulan terakhir, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) secara intens terhadap pejabat daerah dari berbagai wilayah yang diduga terlibat korupsi dan suap. Di antaranya:
-
Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, ditangkap bersama puluhan orang terkait dugaan suap dalam pengurusan jabatan dan proyek di RSUD Dr. Harjono.
-
Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring OTT terkait dugaan korupsi proyek konstruksi jalan dan jembatan.
-
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi.
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara ditetapkan tersangka kasus dugaan suap proyek dengan nilai mencapai miliaran rupiah. tvOne News
Latar belakang ini menjadi pemicu pernyataan Bahlil agar kader Golkar lebih disiplin dalam menjalankan amanah publik dan tidak mengambil keputusan yang berpotensi melanggar aturan hukum maupun etika pemerintahan. jombangnews.co.id
Isi Instruksi Bahlil untuk Kader Golkar
Dalam pernyataannya usai membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025, Bahlil menyampaikan beberapa poin penting instruksi kepada kader:
1. Ketaatan pada Aturan Negara
Bahlil mendesak agar semua kader Golkar — baik yang duduk di pemerintahan maupun legislatif — taat dan bekerja sesuai peraturan perundang‑undangan. Ia mengatakan bahwa aturan bukan sekadar pedoman administratif, tetapi landasan moral dan legal untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat atau pejabat publik. tvOne News
2. Tidak Melenceng dalam Keputusan atau Tindakan
Ia memperingatkan kader agar tidak melakukan keputusan atau tindakan yang melenceng dari aturan dan ketentuan hukum. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah peristiwa korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang bisa merugikan rakyat dan merendahkan kepercayaan publik terhadap partai. tvOne News
3. Tanggung Jawab terhadap Amanah Publik
Bahlil menegaskan pentingnya pengabdian kader dalam menjalankan amanah rakyat secara bersih dan transparan, menekankan bahwa kader Golkar yang memegang jabatan memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas institusi politik dan pemerintahan. VOI
Konteks OTT KPK dan Dampaknya bagi Parpol
Operasi tangkap tangan KPK yang semakin sering, termasuk terhadap kepala daerah petahana dari berbagai partai politik, telah menimbulkan sorotan luas dari publik dan pembuat kebijakan. OTT terhadap pejabat daerah sering dikaitkan dengan isu suap, gratifikasi, serta proyek fiktif dalam pemerintahan daerah. tvOne News
Dalam konteks ini, Bahlil melihat ada kebutuhan penguatan disiplin kader partai sebagai salah satu cara Golkar berkontribusi dalam menekan praktik korupsi politik di wilayah pemerintahan. Instruksi ini merupakan langkah internal partai untuk menjaga citra Golkar dan membangun budaya kepatuhan terhadap hukum. jombangnews.co.id
Reaksi Publik dan Teknologi Politik
Menanggapi instruksi Bahlil, sebagian analis politik menilai bahwa pernyataan ini penting sebagai sinyal sikap parpol terhadap pencegahan korupsi, tetapi perlu diikuti dengan mekanisme audit internal yang nyata agar kader yang melanggar bisa bertanggung jawab secara sistematis.
Sementara itu, KPK tetap melanjutkan operasi pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu dan menegaskan bahwa seluruh pejabat publik, termasuk kepala daerah, harus siap diawasi dan diproses secara hukum bila terbukti melanggar. jombangnews.co.id
Kesimpulan
Maraknya OTT yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah menjadi momentum bagi Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk menginstruksikan kader‑kader Golkar agar taat pada aturan dan hukum. Instruksi ini mencakup kerja sesuai perundang‑undangan, tidak mengambil tindakan yang melenceng, serta menjaga amanah publik secara bersih. Sikap ini menunjukkan komitmen internal partai dalam merespons tantangan etika politik serta menjaga integritas kader dalam pemerintahan dan legislatif. tvOne News