Aksi buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,72 juta memicu demonstrasi di Jakarta. Gubernur Pramono Anung merespons aspirasi pekerja dengan menegaskan UMP ditetapkan lewat mekanisme Dewan Pengupahan dan siap menjaga kondusifitas. Berikut ulasan lengkapnya. detiknews+1
Buruh Tolak UMP Jakarta 2026, Tuntut Angka Lebih Tinggi
Sejumlah elemen buruh dari berbagai serikat pekerja di Jakarta melakukan aksi unjuk rasa pada akhir Desember 2025, menolak besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876 per bulan. Mereka menilai angka tersebut masih di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta, yang menurut data Badan Pusat Statistik mencapai sekitar Rp5,89 juta. detiknews
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan penetapan UMP itu tidak mewakili kesepakatan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Buruh menuntut UMP yang lebih tinggi untuk menyesuaikan biaya hidup di ibu kota yang dinilai semakin berat. Info Indonesia – iNOVASI untuk NEGERi
Aksi ini berlangsung selama dua hari, dengan rencana puncak mobilisasi melibatkan ribuan pengunjuk rasa yang berkumpul di sekitar Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Jumlah peserta aksi dilaporkan meningkat signifikan, dengan gelombang massa yang diperkirakan akan terus tumbuh. beritasatu.com
Respon Gubernur Pramono Anung terhadap Aksi Buruh
Gubernur Pramono Anung Wibowo menanggapi aksi buruh ini dengan memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai proses penetapan UMP Jakarta 2026. Menurut Pramono, kebijakan UMP ditetapkan melalui mekanisme Dewan Pengupahan, yang mencakup perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja, sehingga angka yang disepakati adalah hasil dari pembahasan kolektif dan mengikuti formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. detiknews
Pramono juga menegaskan bahwa UMP Jakarta yang ditetapkan sebenarnya lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia, meskipun tetap menjadi bahan kritik dari kalangan buruh. Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan tetap menjaga kondusifitas selama aksi berlangsung, menjamin pelayanan publik serta keamanan di kawasan strategis seperti Monumen Nasional. beritasatu.com
Selain itu, Pramono sebelumnya sempat berharap semua pihak bisa menerima kebijakan UMP 2026 tanpa terjadi aksi mogok kerja, dengan alasan situasi nasional sedang memerlukan ketenangan sosial dan ekonomi menjelang tahun baru. Liputan6
Polemik UMP: Buruh vs Pemerintah
Unjuk rasa ini mencerminkan ketegangan yang semakin memuncak antara aspirasi buruh dan kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan standar upah minimum. Buruh menilai kenaikan UMP Jakarta 6,17% dari tahun sebelumnya belum memadai untuk menjawab tantangan biaya hidup yang terus naik di ibu kota, sehingga mereka menolak penetapan tersebut secara tegas. https://economy.okezone.com/
Sementara itu, pemerintah menegaskan bahwa pembahasan sudah melalui forum Dewan Pengupahan yang sah, dan angka yang ditetapkan juga mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berharap dialog tetap berjalan demi menemukan solusi yang saling menguntungkan semua pihak. ANTARA News
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Benturan pandangan ini berpotensi memicu pertemuan lebih lanjut antara perwakilan buruh dan pemerintah pusat, termasuk kemungkinan panggilan terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta pejabat terkait untuk menjelaskan proses penetapan UMP 2026. Pemerintah pusat disebut akan memfasilitasi dialog lanjutan guna menangani dinamika UMP dan keluhan pekerja. NTV News
Selain itu, massa buruh juga menyatakan akan terus mengawal aksi mereka melalui jalur hukum dan dialog formal jika aspirasi belum dipenuhi, termasuk menekan pemerintah agar menetapkan upah minimum yang lebih sesuai dengan KHL dan realitas di lapangan. detiknews
Kesimpulan
Penetapan UMP DKI Jakarta 2026 senilai Rp5,72 juta memicu aksi penolakan dari buruh yang menuntut angka lebih tinggi setara KHL. Gubernur Pramono Anung merespons aspirasi itu dengan menegaskan proses penetapan UMP berdasarkan Dewan Pengupahan dan akan menjaga kondusifitas selama aksi berlangsung. Sementara dialog antara buruh dan pemerintah masih terbuka guna mencari titik temu yang adil bagi semua pihak. detiknews