DPR RI menanggapi polemik pengibaran bendera yang mirip simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh saat kondisi pascapercikan konflik dan bencana. Legislator menyerukan agar aparat mengedepankan sikap humanis dan respons yang lembut dalam menjaga stabilitas dan pemulihan di tanah Aceh. Berikut detail respons dan konteksnya. detiknews
Kontroversi Bendera Aceh & Respons DPR
Akhir Desember 2025, media sosial heboh dengan video dan foto yang memperlihatkan aksi massa di Lhokseumawe, Aceh di mana beberapa peserta membawa atribut yang mirip bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat pengawasan oleh aparat keamanan. Insiden ini terjadi di tengah upaya percepatan pemulihan pascabencana besar yang melanda Aceh akibat banjir dan tanah longsor. detiknews
Menanggapi situasi itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyampaikan agar tindakan yang dilakukan oleh personel TNI dan aparat keamanan lainnya harus mengedepankan rasa kemanusiaan dan pendekatan humanis, bukan sekadar respons otoriter. Sikap DPR ini muncul karena dikhawatirkan kejadian simbolik seperti pengibaran bendera sensitif bisa dimanfaatkan pihak yang ingin mengganggu stabilitas nasional selama proses pemulihan pascabencana. detiknews
DPR Dorong Kemanusiaan & Stabilitas
Dave Laksono menegaskan bahwa kehadiran TNI di Aceh bukan hanya mencegah gangguan keamanan, tetapi juga memberi pelayanan dan membantu masyarakat yang terdampak bencana secara langsung. DPR melihat perlu ada keseimbangan antara penegakan hukum dan prinsip kemanusiaan, terutama di daerah yang masih dalam fase pemulihan pascabencana. detiknews
Pada konteks yang sama, DPR bersama pemerintah pusat meningkatkan koordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Hal ini menunjukkan politisi di Jakarta fokus tidak hanya pada isu simbolik, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. ANTARA News
Mengapa Isu Bendera Sensitif
Aceh memiliki sejarah panjang konflik, termasuk keterlibatan GAM dalam perlawanan separatis di masa lalu. Simbol‑simbol seperti bendera GAM sering kali dianggap sensitif karena bisa diasosiasikan dengan ide separatisme, yang bertentangan dengan peraturan nasional tentang larangan simbol separatis demi menjaga persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Insiden di Lhokseumawe kemudian menarik perhatian publik karena konteksnya bukan hanya soal simbol, tetapi juga soal bagaimana aparat meresponsnya di tengah situasi darurat dan trauma pascabanjir. detiknews
Seruan Lembut DPR & Tantangan Penanganan
Respons DPR yang menyerukan sikap lebih humanis dan lembut bagi aparat merupakan refleksi dari dua tantangan utama:
-
Menjaga stabilitas keamanan dan persatuan nasional, dengan tetap tegak terhadap setiap upaya provokasi simbolik yang bisa memancing konflik baru.
-
Mengutamakan pendekatan kemanusiaan saat situasi sedang rapuh, terutama ketika masyarakat masih bergulat dengan dampak bencana alam dan kebutuhan dasar masih belum terpenuhi.
Pendekatan lembut diharapkan dapat meredam potensi gesekan di tengah masyarakat Aceh yang masih terpengaruh trauma dan kesulitan pascapribadi dan ekonomi. detiknews
Kesimpulan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberi respons atas insiden pengibaran bendera yang sensitif di Aceh dengan mendesak aparat keamanan untuk bertindak humanis dan bersikap lembut demi meminimalkan konflik dan menjaga stabilitas saat proses pemulihan pascabencana sedang berjalan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan empati terhadap kondisi masyarakat yang tengah rapuh. detiknews+1