Meskipun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan berusia 100 hari pada akhir Januari 2025, sejumlah tindakan yang dia ambil mendapat kritik yang signifikan. mulai dari spekulasi tentang Pilkada Serentak 2024 hingga kabinet yang besar dan kontroversial.
Prabowo telah dilantik sebagai presiden jauh sebelum jadwal Pilkada Serentak 2024. Selain itu, statusnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra membuatnya terikat pada berbagai situasi politik.
Foto yang diunggah oleh calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil bersama Prabowo. Mereka makan malam bersama di sebuah rumah makan di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10).
Minggu (3/11), Prabowo juga mengadakan pertemuan dengan Made Muliawan Arya, juga dikenal sebagai De Gadjah, dan Putu Agus Suradnyana, yang merupakan paslon Gubernur-Wakil Gubernur Bali. Prabowo menyatakan bahwa pasangan itu berharap dapat memenangkan pemilihan gubernur Bali pada tahun 2024.
Video yang menunjukkan Prabowo mendukung Andra Soni-Dimyati dalam Pilgub Banten merupakan momen tambahan. Prabowo mengimbau warga Banten untuk memilih pasangan tersebut pada hari Sabtu (9/11) melalui akun media sosial @luthfiyasinofficial.
Selain itu, menjelang hari pemungutan suara dalam Pilgub DKI Jakarta, Prabowo juga mengalami masalah. Dia menulis surat kepada orang-orang di Jakarta meminta mereka memilih Ridwan Kamil dan Suswono.
Keterlibatan Prabowo dalam pilkada mendapat kritik. Asrinaldi, pengamat politik dari Universitas Andalas, berpendapat bahwa Prabowo seharusnya tidak melakukan hal itu karena dia sudah berstatus presiden. Dia khawatir dukungan Prabowo akan mempengaruhi netralitas aparat negara.
Itu akan berdampak psikologis pada aparatur negara yang saat ini berada di bawahnya. Saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Senin (11/11), Asrinaldi menyatakan, “Paling tidak ada fasilitasilah, kemudahan-kemudahan yang mereka dapatkan dalam konteks kampanye.”
Pilkada tersebut menghasilkan kemenangan bagi paslon yang mendukung Prabowo di Banten dan Jawa Tengah. Sementara itu, paslon yang didukung Prabowo di Jakarta dan Bali kalah.
Istana mengklaim bahwa Prabowo melanggar undang-undang dengan memberikan dukungan itu. Mereka berpendapat bahwa dia berhak melakukannya karena dia adalah ketua umum partai.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan lewat keterangan tertulis, “Tidak ada aturan yang melarang Pak Prabowo meng-endorse calon. Pak Prabowo adalah ketua umum partai.”
Kabinet Gemuk
Prabowo membentuk kabinet Merah Putih yang luas dengan 48 menteri, lima kepala lembaga, dan 56 wakil menteri.
Selain itu, Prabowo menunjuk sejumlah individu sebagai staf khusus, urusan khusus, dan penasihat khusus presiden. Selasa (22/10), tujuh penasihat khusus, tujuh utusan khusus, dan satu staf khusus dilantik.
Menurut ekonomi senior Indef Fadhil Hasan, kabinet yang penuh akan memperlambat pekerjaan pemerintahan. Dia berpendapat bahwa ini bertentangan dengan tujuan Prabowo untuk membangun Indonesia dengan cepat.
Dia menekankan kesulitan koordinasi antara banyak kementerian. Fadhil berpendapat ego sektoral akan muncul di tengah kabinet ini
Yang luar biasa adalah bagaimana Pak Prabowo mengorganisir gerakan kabinet yang sangat besar. Orang gemuk biasanya lamban dan tidak bisa lari. Jika Anda lari dengan kecepatan rendah, Anda akan dikalahkan oleh orang yang lebih kurus. Dalam diskusi publik Indef pada Selasa (22/10), Fadhil menyatakan bahwa ukuran sangat penting untuk efisiensi.
Kontroversi publik muncul setelah pendukung Prabowo ramai-ramai meminta tambahan anggaran. Misalnya, Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai mengajukan anggaran tambahan sebesar 20 triliun.
Efektivitas pembantu Prabowo mulai dipertanyakan belakangan ini. Selain itu, setelah penghinaan yang dilakukan oleh Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana Habiburrahman terhadap Sunhaji, seorang pedagang es teh.
Saat dia berbicara, Miftah, Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, secara tidak sengaja mengolok-olok pedagang.
Prabowo menerima banyak petisi untuk memecat Miftah dari jabatannya. Selain itu, Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, meminta agar dia memeriksa stafnya.
Saya pikir Prabowo harus mengevaluasi serius orang-orang di sekitarnya yang suka berbohong dan menodai citra presiden Prabowo. Dia mengatakan, “Jangan sampai nila setitik rusak susu sebelanga.”
Setelah mendapat banyak kritik, Miftah mengundurkan diri. Prabowo memuji pengunduran diri itu dan menganggap Miftah sebagai ksatria.
Hak Asasi Manusia
Bahkan sebelum dia dilantik, Prabowo telah terlibat dalam masalah HAM. Sejak Pemilu 2009, karier politiknya diganggu oleh dugaan keterlibatannya dalam kasus pelanggaran HAM tahun 1998.
Deklarasi yang dibuat oleh Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, menjadi perhatian publik segera setelah menjadi presiden.
Yusril menyatakan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia tidak pernah mengalami pelanggaran HAM berat. Bahkan, ia menyebut kasus 1998 sebagai pelanggaran HAM berat.
Di Istana Kepresidenan Jakarta, Yusril menyatakan bahwa hampir tidak ada kasus pelanggaran HAM berat dalam beberapa dekade terakhir.
Yusril menjawab, “Tidak”, saat ditanya apakah peristiwa 98 terFmasuk pelanggaran HAM berat.
Aktivis HAM mengkritik keras pernyataan itu. Amnesty International Indonesia mengatakan pernyataan itu tidak hanya tidak akurat, tetapi juga menunjukkan sikap nirempati terhadap korban peristiwa dan orang-orang yang bertahun-tahun mendesak negara untuk menegakkan hukum.
Amnesty International Indonesia menyatakan dalam pernyataan tertulis bahwa ini merupakan sinyal negatif dari pemerintahan baru yang mengaburkan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang signifikan di masa lalu.
Pernyataan Yusril diklarifikasi keesokan harinya. Dia menegaskan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang signifikan sebelumnya.
‘Quick Win’, juga dikenal sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), adalah salah satu program besar yang diluncurkan oleh Prabowo saat dia menjabat sebagai presiden. Untuk tahun 2025, program ini akan menelan lebih dari 100 triliun rupiah.
Sebagian besar anggaran, sekitar Rp71 triliun, dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kemudian, dengan dukungan anggaran sebesar Rp3,2 triliun, ada program pemeriksaan kesehatan gratis yang mencakup pemeriksaan gula darah, tensi, foto rontgen, dan screening penyakit katastropik.
Selain itu, Prabowo mengalokasikan 1,8 triliun rupiah untuk meningkatkan kualitas rumah sakit di daerah dari kelas D menjadi kelas C. Anggaran sebesar 20 triliun dialokasikan untuk program renovasi sekolah untuk 22 ribu sekolah, yang mencakup renovasi ruang kelas, mebel, dan MCK (mandi, cuci, dan kakus).
Sasarannya ke mana? Agung menyatakan bahwa tujuan dari menyampaikan anggaran 71 triliun kepada publik adalah untuk menjaga transparansi dan mencegah bocor. Anggaran kita seringkali bocor, jadi perlu pengawasan legislatif dari DPR.
Sejumlah kebijakan Prabowo juga disambut baik. Penghapusan utang petani, nelayan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah salah satu contohnya. Kebijakan ini menguntungkan satu juta orang.
Selain itu, Prabowo menaikkan anggaran untuk kesejahteraan guru dari 16,7 triliun menjadi 81,6 triliun pada tahun berikutnya.
Meskipun demikian, beberapa program dikritik karena dianggap tidak pro rakyat. Misalnya, di tengah penurunan daya beli, kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%
Eko Listiyanto, Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), mengatakan, “Jika pelaksanaan (PPN naik jadi 12 persen) dilakukan tanpa melihat realitas ekonomi yang sedang turun ini, ya kita mungkin akan mulai berbicara pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen tahun depan.”
Pada saat yang sama, pemerintah berencana untuk menerapkan pengampunan pajak atau pengampunan pajak untuk pengusaha besar.
Direktur Eksekutif Pratama-Institut Penelitian Pajak Kreston (PK-TRI) Prianto Budi Saptono menyatakan, “Untuk rasa keadilan, penerapan amnesti pajak jilid III kurang tepat karena dapat meningkatkan wajib pajak yang tidak patuh. Wajib pajak yang sudah patuh juga dapat menjadi tidak patuh karena perlakuan yang tidak adil dari pemerintah.”
Pertukaran Napi
Pemerintah telah mengumumkan bahwa mereka akan memindahkan sejumlah terpidana yang telah meninggal ke negara asalnya. Kebijakan itu dimulai dengan rencana untuk mengirimkan Mary Jane, terpidana mati karena kasus narkoba, ke Filipina.
Kebijakan itu dilanjutkan dengan rencana memindahkan Bali Nine, lima orang warga negara Australia yang menjadi terpidana mati karena kasus narkotika di Indonesia. Selain itu, sejumlah narapidana asal Perancis juga akan dikirim.
Sangat penting untuk mempertahankan hubungan baik dengan negara sahabat. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan, “Tapi ini juga demi kepentingan kita, karena kita juga memiliki tahanan [WNI] di luar negeri.”
Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengecam kebijakan ini. Dalam menjelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Hukum, pasal 4 huruf c menyatakan bahwa bantuan timbal balik hukum tidak memungkinkan pengalihan narapidana.
Selain itu, Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menetapkan bahwa narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian dalam kasus tertentu. Ayat berikutnya, bagaimanapun, menyatakan bahwa undang-undang baru harus melakukannya.
Hikmahanto menyatakan bahwa masalahnya adalah belum ada UU tentang pemindahan narapidana hingga saat ini. Selain itu, belum ada perjanjian antara Indonesia dan negara lain tentang pengalihan narapidana.
