Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menyatakan partainya sudah melakukan kajian dan menerapkan sejumlah reform internal terkait kritik terhadap sistem Pilkada langsung. Gerindra mendorong kembali opsi Pilkada dipilih DPRD sebagai respons atas berbagai kelemahan sistem saat ini, termasuk biaya politik yang tinggi. Berikut detail pernyataannya, latar belakang wacana, serta respons pihak lain. ANTARA News+1
Gerindra Klaim Perbaiki Sistem Pilkada Langsung
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa partainya sudah melakukan kajian dan “perbaikan sistem” terhadap model pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat. Dalam konteks ini Gerindra melihat sejumlah masalah yang dinilai perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah, terutama soal biaya politik dan akses kandidat ke publik. Pikiran Rakyat Jateng
Sugiono menyebut bahwa partainya percaya bahwa sistem pemilihan yang berjalan saat ini memiliki beban struktural, terutama terkait tingginya ongkos politik serta alokasi besar anggaran negara untuk menyelenggarakannya. Menurutnya, evaluasi sistem pilkada langsung sangat penting sebagai respons atas efek‑efek tersebut terhadap proses demokrasi di tingkat daerah. ANTARA News
Dorongan Pilkada Melalui DPRD
Sebagai bagian dari respons terhadap kelemahan itu, Gerindra mendorong kembali opsi pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) — sesuatu yang disebutnya sebagai tindakan sistemik untuk memperbaiki mekanisme demokrasi lokal. ANTARA News
Menurut Ketua DPP Gerindra Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan, Sugiono menekankan bahwa proposal tersebut bukan sekadar ide spontan — melainkan hasil kajian internal partai yang berlangsung lama — dengan tujuan memutus siklus politik mahal yang sering membebani calon dan anggaran negara. Pikiran Rakyat Jateng
Rincian Kritik Terhadap Pilkada Langsung
Gerindra menyoroti beberapa aspek yang menjadi alasan perubahan sistem:
-
Biaya politik yang sangat tinggi, yang dinilai memaksa calon kepala daerah mengandalkan jaringan modal besar ketimbang gagasan atau kemampuan memimpin. suara.com
-
Anggaran negara yang besar untuk pilkada langsung, yang menurut data bisa mencapai puluhan triliun rupiah per periode penyelenggaraan. ANTARA News
-
Potensi politik transaksional yang sulit diawasi di tingkat akar rumput dalam pemilihan langsung, yang menurut Gerindra bisa berdampak pada kualitas pemerintahan lokal. suara.com
Untuk itu, Gerindra berargumen bahwa opsi Pilkada lewat DPRD merupakan alternatif konstitusional yang lebih efisien dan terjangkau secara biaya serta berpotensi menekan praktik korupsi atau pengeluaran berlebihan. IDN Times
Kenapa Ini Disebut “Benahi Sistem”?
Menurut Sugiono, “perbaikan” yang dimaksud bukan berarti menolak total pilihan rakyat, melainkan menanggapi dampak negatif yang terbukti dari sistem saat ini dan menawarkan mekanisme alternatif yang dianggap lebih rasional bagi pemerintahan daerah. ANTARA News
Gerindra juga mengulang bahwa wacana tersebut sudah lama dibahas secara internal dan bahwa Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sejak lama mendukung kajian pilkada tidak langsung sebagai opsi untuk memperbaiki mekanisme politik lokal. Bloomberg Technoz
Respons Publik & Pihak Lain
Wacana perubahan sistem pilkada ini juga memicu respons dari pihak lain:
-
PDIP menolak usulan pilkada lewat DPRD dan menekankan pentingnya mempertahankan pilkada langsung sebagai hak rakyat dalam demokrasi. Mereka menyebut sebaiknya sistem langsung dibenahi ketimbang diubah secara mendasar. detiknews
-
Lembaga pengawas seperti ICW menilai bahwa alasan biaya politik yang tinggi tidak cukup untuk membenarkan perubahan mekanisme pemilihan, karena hak memilih langsung adalah bagian penting dari partisipasi publik. Jawa Pos
Perdebatan di ruang publik ini menunjukkan bahwa meski Gerindra merasa telah memperbaiki pendekatan internal terhadap kritik sistem pilkada langsung, perubahan terhadap metode pemilihan kepala daerah masih menjadi isu politik yang kompleks dan pro‑kontra luas. ANTARA News
Potensi Dampak & Langkah Selanjutnya
Usulan pilkada lewat DPRD yang digelorakan Gerindra berpotensi menjadi fokus pembahasan di DPR dan pemerintah pusat. Wakil Ketua MPR bahkan menyebut wacana ini layak dikaji lebih jauh dari berbagai aspek demokrasi dan konstitusi. ANTARA News
Namun sejumlah pihak menilai bahwa sebelum melakukan perubahan besar, sistem pilkada langsung yang ada perlu diperbaiki secara substansial, yakni melalui regulasi yang memperbaiki transparansi, pengawasan anggaran, dan kualitas partisipasi pemilih, daripada mengganti mekanisme dasar demokrasi itu sendiri. detiknews
Kesimpulan
Sekjen Gerindra, Sugiono, menyatakan bahwa partainya telah membenahi serta melakukan evaluasi kritis terhadap sistem Pilkada langsung yang berjalan saat ini, dengan fokus pada evaluasi biaya politik dan beban anggaran negara. Sebagai respons, Gerindra mendorong kembali opsi pilkada dipilih DPRD, dengan argumen efisiensi dan potensi perbaikan kualitas pemerintahan daerah. Namun wacana ini masih menuai kontroversi dan memicu respons publik serta partai lain yang menekankan pembenahan sistem langsung, bukan perubahan prinsip pemilihan. ANTARA News