Komisi III DPR RI menyoroti aparat penegak hukum yang terjaring OTT dalam beberapa kasus baru‑baru ini, termasuk jaksa dan advokat yang diamankan KPK. DPR memanggil lembaga penegak hukum untuk mengklarifikasi mekanisme penindakan sekaligus membahas integritas dan pengawasan internal. Semua sumber berita ada di artikel ini.
Komisi III DPR Soroti Aparat Penegak Hukum Terjaring OTT KPK
Jakarta, 22 Desember 2025 — Belakangan ini, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tengah intens menyoroti fenomena aparat penegak hukum yang justru terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini mencakup oknum jaksa dan advokat dalam operasi KPK beberapa hari terakhir, yang bikin DPR mempertanyakan integritas internal sekaligus mekanisme penegakan hukum di Indonesia. Media Indonesia+1
Kasus OTT Aparat Hukum yang Jadi Sorotan
Pada awal Desember 2025, KPK melakukan operasi tangkap tangan yang melibatkan oknum jaksa dan seorang advokat terkait dugaan korupsi. Selain itu, beberapa OTT lain sepanjang 2025 juga menunjukkan keterlibatan anggota aparat penegak hukum dalam kasus suap atau pelanggaran integritas lainnya. Hal ini menjadi fokus pembahasan Komisi III karena menyentuh langsung kredibilitas lembaga yang seharusnya menegakkan hukum. Media Indonesia+1
Data yang dirilis Corruption Watch (ICW) memperlihatkan bahwa sejak 2006 hingga 2025, puluhan jaksa telah terlibat kasus korupsi, di mana sekitar 13 di antaranya diringkus oleh KPK. Ini memperlihatkan persoalan integritas internal yang belum tuntas ditangani secara struktural. Media Indonesia
Respon Komisi III DPR: Pengawasan dan Transparansi
Komisi III DPR RI memiliki fungsi pengawasan terhadap institusi penegakan hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Menanggapi rentetan OTT yang melibatkan aparat penegak hukum, DPR mendorong tiga hal utama berikut ini:
1. Evaluasi Mekanisme Penindakan Internal
Anggota Komisi III meminta agar lembaga seperti Kejaksaan dan Kepolisian meninjau mekanisme internal mereka dan memastikan fungsi pengawasan internal berjalan efektif. Temuan OTT aparat hukum bukan hanya persoalan individu, tapi juga menunjukkan celah dalam sistem pembinaan dan pengawasan internal lembaga penegak hukum. Media Indonesia
2. Klarifikasi KPK Tentang OTT dan Prosedurnya
Komisi III juga memanggil KPK untuk menjelaskan secara rinci mekanisme operasi tangkap tangan, terutama yang melibatkan oknum penegak hukum. DPR ingin memastikan bahwa OTT dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan konflik kepentingan atau kesan prosedur yang amburadul. MerahPutih
Selain itu, ada juga perdebatan di publik soal apakah aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim boleh atau tidak ditangkap lewat OTT. Ada pihak yang mempertanyakan hal ini, sementara menurut KUHAP operasi tangkap tangan tetap sah untuk semua yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, termasuk aparat penegak hukum. Asumsi
3. Dampak pada Kepercayaan Publik
Isu OTT terhadap aparat penegak hukum ini dikhawatirkan mengikis kepercayaan rakyat terhadap lembaga hukum jika tidak diatasi secara transparan dan tegas. Komisi III DPR menekankan pentingnya pemberantasan korupsi berjalan tanpa kompromi, namun juga harus memegang teguh prinsip hukum dan HAM. MerahPutih
Pendapat Publik dan Organisasi Anti‑Korupsi
Organisasi seperti ICW (Indonesia Corruption Watch) sendiri menyatakan bahwa OTT yang menjerat aparat penegak hukum bisa jadi indikasi masalah struktural dalam sistem hukum Indonesia. ICW mengingatkan bahwa tanpa transparansi dan reformasi internal yang serius, kepercayaan masyarakat terhadap hukum bisa makin turun. Media Indonesia
Contoh OTT Terkini yang Memicu Sorotan
Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah OTT terhadap jaksa dan advokat di Banten, yang diperiksa KPK intensif terkait dugaan suap dan kolusi dalam suatu perkara. Hal ini semakin menegaskan bahwa penegak hukum pun bisa menjadi objek operasi KPK, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Media Indonesia
Kesimpulan: DPR Dorong Reformasi dan Pengawasan Tegas
Rentetan OTT yang melibatkan aparat penegak hukum membuat Komisi III DPR RI berada di garis depan sorotan. DPR mendorong evaluasi internal yang lebih kuat dalam institusi hukum, klarifikasi mekanisme penindakan oleh KPK, dan transparansi penuh untuk memulihkan kepercayaan publik. Selain itu, DPR menegaskan bahwa fungsi pengawasan lembaga penegak hukum harus dioptimalkan agar kasus serupa tidak terulang tanpa tindakan yang jelas dan tegas. MerahPutih