Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra, terutama di provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Riau, sejak akhir November 2025 telah menimbulkan kerusakan luas. Salah satu sektor yang terdampak signifikan adalah dunia pendidikan, dengan puluhan sekolah mengalami kerusakan fasilitas, hingga terhentinya aktivitas belajar mengajar akibat kondisi darurat.
Menurut data sementara dari Dinas Pendidikan Sumatra Utara, lebih dari 200 sekolah di beberapa kabupaten dan kota mengalami kerusakan bangunan dan fasilitas penunjang pendidikan akibat banjir dan longsor. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan terhambatnya proses pembelajaran serta menurunnya kualitas pendidikan di daerah terdampak.
DPR Panggil Mendikdasmen: Fokus pada Penanganan Dampak Banjir
Sebagai respons atas kondisi genting ini, Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikdasmen), Dr. H. Arifin Saputra, pada 2 Desember 2025. Agenda pemanggilan ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis pemerintah dalam menangani dampak bencana banjir terhadap dunia pendidikan di Sumatra.
Dalam rapat kerja yang digelar di Gedung DPR, Komisi X menekankan pentingnya penanganan segera dan komprehensif agar proses belajar tetap berjalan tanpa hambatan berarti. DPR juga menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas sementara, rehabilitasi sekolah, serta dukungan psikososial bagi siswa yang terdampak trauma akibat bencana.
Pernyataan Mendikdasmen
Dalam rapat tersebut, Mendikdasmen Arifin Saputra menyampaikan bahwa pemerintah sudah menginstruksikan Dinas Pendidikan di wilayah terdampak untuk segera melakukan asesmen kerusakan dan mengajukan rencana pemulihan. Ia menegaskan:
“Kami memahami betul kondisi darurat ini. Pemerintah akan memprioritaskan rehabilitasi sekolah dan penyediaan ruang belajar darurat agar anak-anak tidak kehilangan haknya untuk belajar.” (kemdikbud.go.id)
Mendikdasmen juga mengungkapkan bahwa program Belajar dari Rumah (BDR) akan diperkuat dengan dukungan teknologi dan media pembelajaran daring untuk mengakomodasi siswa yang belum dapat kembali ke sekolah secara fisik.
Langkah Strategis yang Dibahas DPR & Mendikdasmen
| Langkah | Penjelasan |
|---|---|
| Rehabilitasi Infrastruktur Sekolah | Pemerintah pusat dan daerah akan segera melakukan perbaikan gedung sekolah yang rusak berat maupun ringan. Target pengerjaan ditetapkan agar selesai dalam 3-6 bulan ke depan. (antaranews.com) |
| Pengadaan Fasilitas Belajar Darurat | Tenda belajar, ruang kelas darurat, hingga peminjaman fasilitas di tempat lain disiapkan sebagai solusi sementara. (jpnn.com) |
| Program Belajar Daring dan Pendampingan Psikososial | Pemanfaatan teknologi untuk menjaga kelangsungan belajar jarak jauh, serta pemberian pendampingan psikososial bagi siswa yang trauma. (kompas.com) |
| Sinergi Antarlembaga | Kolaborasi antara Kementerian Pendidikan, BPBD, dan Kementerian Sosial untuk percepatan penanganan. (tribunnews.com) |
Respon DPR dan Harapan Masyarakat
Ketua Komisi X DPR, Hj. Ratna Sari, mengapresiasi respons cepat pemerintah dan menekankan agar tidak ada anak yang putus sekolah akibat bencana ini. Ia juga meminta agar anggaran khusus dialokasikan untuk mempercepat rehabilitasi dan penyediaan sarana belajar yang layak.
“Pendidikan adalah hak dasar, dan harus menjadi prioritas meski dalam kondisi bencana. Kami akan terus mengawasi pelaksanaan program ini agar tepat sasaran.” (dpr.go.id)
Masyarakat di daerah terdampak juga berharap proses belajar mengajar bisa segera kembali normal dan fasilitas sekolah bisa diperbaiki tanpa hambatan birokrasi.
Kesimpulan
Pemanggilan Mendikdasmen oleh DPR menunjukkan keseriusan pemerintah dan lembaga legislatif dalam menghadapi dampak bencana banjir di Sumatra terhadap sektor pendidikan. Perbaikan infrastruktur sekolah, penyediaan fasilitas belajar darurat, dan program pembelajaran daring menjadi solusi utama yang diupayakan.