Jakarta — Pemerintah Provinsi Jakarta berencana membentuk sebuah Film Commission sebagai upaya untuk mengembangkan industri perfilman di ibu kota. Langkah ini diambil meniru keberhasilan kota-kota besar seperti Busan di Korea Selatan dan Tokyo di Jepang yang telah sukses mengelola perfilman mereka dengan lebih terorganisir dan menarik banyak produksi film internasional.
Tujuan Pembentukan Film Commission Jakarta
Film Commission ini nantinya akan berfungsi sebagai lembaga yang memfasilitasi proses produksi film di Jakarta, mulai dari perizinan, koordinasi lokasi syuting, hingga penyediaan dukungan teknis dan logistik. Dengan adanya badan ini, diharapkan kemudahan dan kecepatan dalam pengurusan perizinan bisa meningkat, sehingga semakin banyak produksi film yang memilih Jakarta sebagai lokasi syuting.
Selain itu, Film Commission juga bertujuan untuk mempromosikan Jakarta sebagai destinasi perfilman yang menarik dan ramah bagi para sineas baik dalam negeri maupun mancanegara. Hal ini diharapkan dapat membuka peluang kerja baru serta meningkatkan perekonomian lokal melalui sektor kreatif.
Inspirasi dari Busan dan Tokyo
Busan dan Tokyo dikenal sebagai pusat perfilman yang maju dengan Film Commission yang kuat. Busan Film Commission, misalnya, telah berhasil mengundang banyak produksi film internasional yang ingin mengambil lokasi di Korea Selatan, sekaligus mengembangkan festival film internasional yang terkenal.
Sementara Tokyo Film Commission berperan besar dalam mempermudah proses produksi serta menyediakan informasi dan fasilitas yang dibutuhkan para pembuat film. Kedua kota ini menjadi contoh sukses bagaimana dukungan pemerintah dan pengelolaan yang baik bisa mengangkat industri perfilman menjadi sektor ekonomi kreatif yang berdaya saing global.
Dampak Positif bagi Industri Perfilman Jakarta
Dengan adanya Film Commission, Jakarta diharapkan bisa memperkuat posisinya di peta perfilman Asia. Selain meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi film, langkah ini juga akan memudahkan para pembuat film lokal untuk berkarya dengan lebih profesional dan efisien.
Industri perfilman yang berkembang pesat tentu akan berdampak positif bagi berbagai sektor, seperti pariwisata, perhotelan, dan usaha mikro kecil menengah yang berhubungan dengan produksi film. Pemerintah juga menargetkan peningkatan lapangan pekerjaan dan pemasukan devisa melalui film.
Langkah Selanjutnya
Pemerintah Provinsi Jakarta saat ini sedang menyusun regulasi dan struktur organisasi Film Commission. Diharapkan dalam waktu dekat badan ini dapat segera beroperasi dan mulai melayani para pelaku industri film.
Masyarakat serta pelaku industri kreatif menyambut baik inisiatif ini sebagai langkah maju untuk menjadikan Jakarta tidak hanya sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, tapi juga sebagai kota kreatif yang mampu bersaing di kancah internasional.
