100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menimbulkan harapan besar untuk kembali menjadi negara yang kuat.
Kami bersyukur bahwa transisi kekuasaan dilakukan dengan baik oleh pemerintahan baru ini. Proyeksi kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran diterima dengan sangat baik pada awalnya.
Hal ini meningkatkan semangat pemerintah untuk terus memperkuat kebijakan ekonomi dan politik.
Masyarakat sangat optimistis tentang kemampuan Presiden Prabowo untuk mengatasi tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara di bidang politik, ekonomi, pertanahan, dan keamanan, serta hukum dan pemerintahan.
Dianggap bahwa Presiden Prabowo mampu mengatasi masalah-masalah tersebut selama masa jabatannya.
Dengan dukungan seluruh rakyat, presiden pasti akan lebih mampu menerapkan kebijakannya dengan sukses.
Tidak ada keraguan bahwa Indonesia akan menjadi negara maju jika dukungan itu terus terkonsolidasi dengan baik selama seratus hari pemerintahan ini dan jika pemerintahan memiliki visi yang jelas.
Presiden ingin ekonomi berdiri di atas Pancasila. Ekonomi Pancasila memiliki kemampuan untuk menggabungkan keuntungan dari ekonomi pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan.
Tidak sama dengan ekonomi pasar bebas di mana negara hanya bertindak sebagai regulator, sementara ekonomi digerakkan sepenuhnya oleh pasar.
Sistem ekonomi kerakyatan adalah yang dimaksudkan oleh para pendiri negara sebagai ekonomi pancasila. Pasal 33 UUD 1945 menetapkan prinsip ekonomi Pancasila: kekeluargaan, gotong royong, dan kerakyatan.
Pemerintah tidak boleh membiarkan rakyat berkompetisi tanpa intervensi; mereka harus diurus.
Begitulah kira-kira ide ekonomi yang diinginkan para pendiri negara.
Presiden Prabowo menyadari bahwa negara harus memperhatikan kepentingan rakyat dan tidak melepaskan ekonomi dari pasar bebas sepenuhnya.
Dalam hal ini, Indonesia tidak antipasar; sebaliknya, sebagai keniscayaan dan alat, ia lebih baik daripada jenis koordinasi ekonomi lainnya.
Namun, pasar yang tidak terorganisir akan berdampak sosial dan lingkungan.
Ia tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan layanan publik yang layak secara mandiri.
Aturan negara yang mampu memberikan sanksi undang-undang dan pembentukan harga yang adil diperlukan agar pasar dapat memanfaatkan keuntungan.
Dengan cara apa presiden menerapkan kebijakan ekonomi Pancasila? Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 adalah kebijakan pertama yang dibuat oleh presiden.
Dengan peraturan ini, pemerintah menghapus utang Usaha Kecil dan Usaha Menengah di bank milik pemerintah.
Para petani dan nelayan adalah korban utama kredit macet ini.
Penghapusan utang mengurangi beban petani dan nelayan. Namun, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, perlu ada kebijakan yang dapat meningkatkan nilai tukar mereka.
